PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
‘PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK’
A. Konsep Anggaran Sektor Publik
Anggaran merupakan pernyataan
mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang
dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau
metode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik
merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi.
Dalam organisasi sektor publik penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal
tersebut berbeda dengan sektor swasta yang relatif lebih kecil nuansa
politiknya. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan
yang tertutup bagi publik, namun pada sektor publik anggran merupakan hal yang
harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi
masukan. Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan
pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan
uang publik.
Penganggaran
pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk
tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran
sektor publik dimulai ketika perumusan staretgi dan perencanaan strategik
selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan
strategi yang dibuat. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor
publik :
·
Aspek
perencanaan
·
Aspek pengendalian
·
Aspek akuntabilitas
B. Pengertian Anggaran Sektor Publik
Anggaran publik berisi rencana
kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan
belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang sederhana anggaran sektor
publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kodisi keuangan dari suatu
organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas.
Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa
yang akan datang.
Secara singkat
anggaran publik merupakan suatau rencana finansial yang menyatakan :
1.
Berapa biaya-biaya
atas rencana yang telah dibuat
2. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh
uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut
C. Pentingnya Anggaran Sektor
Publik
Anggaran
sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat
seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dsbnya agar
terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh
keputusan yang dibuat pemerintah melalui anggran yang dibuat.
Dalam sebuah
negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki
oleh pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkkan rencana pemerintah
untuk membelanjakan uang rakyat. Anggaran merupakan blue print
keberadaan sebuah negra dan merupakan arahan di masa yang akan datang.
Anggaran dan Kebijakan Fiskal Pemerintah
Kebijakan
fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekoomi
melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan
tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat
ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan
sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan kualitas hidup masyarakat.
Anggaran sektor publik harsu dapat memenuhi kriteria sbb :
·
Merefleksikan
perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat
·
Menetukan
penerimaan dan pengeluaran departemen-depatemen pemerintah, baik propinsi
maupun daerah
Aliran uang
yang terkait dengan aktivitas pemerintahan akan mempengaruhi harga, lapangan
kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan beban pajak yang harus
dibayar atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Keputusan anggaran yang
dibuat pemerintah daerah dan propinsi seharusnya dapat merefleksikan prioritas
pemerintah daerah dan propinsi dengan baik.
Anggaran sektor publik penting
karena :
1.
Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial,
ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2.
Anggaran dibuat karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus
berkembang, sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas.
3.
Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah bertanggung jawab
terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan
akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.
D. Fungsi Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik mempunyai beberapa
fungsi utama yaitu
1.
Sebagai alat
perencanaan
2.
Alat pengendalian
3.
Alat kebijakan fiskal
4.
Alat politik
5.
Alat koordinasi dan
komunikasi
6.
Alat penilaian kinerja
7.
Alat motivasi
8.
Alat menciptakan ruang
publik.
Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning
tool)
Anggaran
meupakan alat pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran
sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan
pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari
belanja pemerinta tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :
·
Merumuskan tujuan
serta sasarn kebijakan agar sesuai dengan visi,misi dan sasaran yang telah
ditetapkan
·
Merencanakan berbagai
program dan kegiatan untuk mencapai tuuan organisasi serta merencanakan
alternatif sumber pembiayaannya
·
Mengalokasikan dana
pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
·
Menetukan indikator
kinerja dan tingkat pencapaian strategi
Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control
tool)
Sebagai alat
pengendalian anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran
pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada
publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan
pengeluaran. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa presiden, menteri,
gubernur, bupati dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan lewat anggaran.
Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif.
Sebagai alat
penengendali manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk
meyakinkan bahwa pemerintah masih mempunyai cukup uang untuk memenuhi
kewajibannya, selain itu juga digunakan sebagai pemberi informasi dan
meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekrja secara efisien tanpa ada korupsi
dan pemborosan.
Pengendalian anggaran publik dapat
dilakukan melalui 4 cara :
1.
Membandingkan kinerja
aktual dengan kinerja yang dianggarkan
2.
Menghitung selisih
anggaran
3.
Menemukan penyebab
yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan
4.
Merivisi standar biaya
atau target anggaran untuk tahun berikutnya
Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal
tool)
Anggaran
sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat menstabilkan ekonomi dan
mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah
kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi
ekonomi. Anggaran dapat digunakan unrtuk mendorong, memfasilitasi dan
mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat
pertumbuhan ekonomi.
Anggaran Sebagai Alat Politik (Political tool)
Anggaran
dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap
prioritas tersebut. Pada sektor publik anggaran merupakan dokumen politik
sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan
dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis
tetapi lebih merupakan alat politik, karenanya pembuatan anggaran publik
membutuhkan political skill, coalition holding, keahlian negoisasi,
pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.
Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan
anggaran yang telah disetujui akan menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling
tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.
Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi
(Coordination and Communication tool)
Setiap unit
kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan
alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun
dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di
dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu anggaran publik juga
berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.
Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.
Anggaran Sebagai Alat Pinilaian Kinerja
(Performance measurement tool)
Anggaran
merupakan wujud komitmen dari publik holer (eksekutif) kepada pemberi
wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian
target anggaran adan pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat
yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation
tool)
Anggaran
dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja
secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan
organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai target anggaran
hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi,namun juga jangan
terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.
Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang
Publik (Public Shere)
Anggaran
publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPR/MPR. Masyarakat,
LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam
penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang teroganisir akan mencoba
mempengaruhi anggaran publik utnk kepentingan mereka., Kelompok lain dari
kemasyarakat yang kurang terorganisasi akan mnyampaikan aspirasinya melaui
proses politik yang ada. Pengangguran dan tuna wisma dan kelompok lain yang
kurang terorganisasi akan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan
pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, mereka kan
mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan
boikot dsbnya
E. Jenis-Jenis Anggaran
Sektor Publik
Anggaran sektor publik dibagi
menjadi menjadi 2 yaitu :
1.
Anggaran operasional
2.
Anggaran Modal
Anggaran Operasional
Anggaran
digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan
pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikatagorikan dalam anggaran
operasional adalah belanja rutin yaitu belanja yang manfaatnya hanya untuk satu
tahun anggaran saja dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah.
Disebut rutin karena pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun.
Secara umum pengeluaran yang masuk
kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja
operasional dan pemeliharaan.
Anggaran Modal
Anggran
modal menunjukkan rencana jangka penjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap
seperti gedung, peralatan, kendaraann, perabot dsbnya. Pengeluaran modal yang
besar biasanya dilakukan dengan mengunakan pinjaman. Belanja modal adalah
pengeluaran yang masa manfaatnmya lebih dari satu tahun anggran dan akan
menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran
rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.
Pada
dasarnya pemerintah tidak memiliki uang yang dimiliki sendiri, sebab selutrhnya
adalah milik publik. Dalam sebuah msyarakat yang demokratis rakyat memberi
mandat kepada pemerintah melalui pemilihan umum. Politisi mentranslasikan
mandat melalui tersebut melalui kebijakan dan program yang memberi mamfaat
lebih kepada pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Pemerintah tidak
mungkin memebuhi semua permintaan stake holdernya secara simultan,
tetapi pemerintah akan memilih program yang menjadi prioritas. Disinilah fingsi
anggaran yang akan digunakan sebagai alat politis dalam memutuskan prioritas
dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut.
F. Prinsip-Prinsip Anggaran
Sektor Publik
Prinsip-prinsip anggaran sektor
publik meliputi
1.
Otorisasi oleh legislatif
Anggaran publik harus mendapat
otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum dibelanjakan oleh eksekutif
2.
Komprehensif
Anggaran harus menunjukkan semua
penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Karenanya adana anggaran non budgetair
menyalahi prinsip anggran yang bersifat komprehensif
3.
Keutuhan anggaran
Semua penerimaan dan pengeluaran
pemerintah harus terhimpun dalam dana umum
4.
Nondiscretionary Appropriation
Jumlah yang disetujui oleh
legislatif harus termanfaat secaara ekonomis, efisien dan efektif
5.
Periodik
Anggran bersifat periodik yang bersifat
tahunan atau multi tahunan
6.
Akurat
Estimasi anggaran hendaknya tidak
memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dijadikan sebagi kantong-kantong
pemborosan
7.
Jelas
Anggaran hendaknya sederhanan dan
mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan
8.
Diketahui publik
Anggaran harus diinformasikan kepada
masyarakat luas.
G.
Proses Penyusunan
Anggaran Sektor Publik
APBD/APBN yang dipresentasikan
setiap akhir tahun dihadapan DPRD/DPR memberikan informasi kepada masyarakat
luas tentang program yang direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat dan darimana program tersebut dibiayai. Proses
penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan :
· Membantu pemerintah mencapai tujuan
dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah
·
Membantu
menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik
melalui proses pemrioritasan
·
Memungkinkan
pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja
· Meningkatkan transparansi dan
pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD/DPR dan masyarakat luas.
Faktor-faktor dominan yang terdapat
dalam proses penganggaran adalah :
·
Tujuan dan
target yang hendak dicapai
·
Ketersediaan
sumber daya (faktor produksi yang dimiliki pemnerintah)
·
Waktu yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau target
· Faktor lain yang mmpengaruhi
anggaran seperti : munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar,
perubahan sosial politik, bencana alam dsbnya.
H.
Prinsip-Prinsip Pokok
dalam Siklus Anggaran
Pokok-pokok prinsip siklus anggaran
harus diketahui oleh penyelengara pemerintahan. Siklus anggaran tersebut ada 4
tahap :
·
Tahap persiapan
anggaran
·
Tahap ratifikasi
·
Tahap implementasi
·
Tahap pelaporan dan
evaluasi
Tahap persiapan anggaran
Pada tahap
ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar talsiran pendapatan yang
tersedia, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran
pengeluaran terlebih dulu hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara
lebih akurat. Harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran
pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang
anggaran pengeluaran.
Dalam
persoalan estimasai yang perlu diperhatikan adalah terdapatnya faktor
ketidakpastian yang cukup tinggi. Karenanya manajer keuangan publik harus
memahami betul dalam menentukan besarnya suatau mata anggaran. Besarnya mata
anggaran tergantung pada sistem anggaran yang digunakan.
Di Indonesia arahan kebijakan
pembangunan pemerintah pusat tertuang dalam dokummen perencanaan berupa GBHN,
Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS), Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Rencana Pembangunan Tahunan (RAPETA).
Sinkronisasi
perencanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat dan perencanaan
pembangunan daerah secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 105
dan 108 tahun 2000. Pada pemerintah pusat penyusunan perencanaan pembangunan
dimulai dari penyusunan PROPERNAS yang merupakan operasinalisasi GBHN.
PROPERNAS tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk RENSTRA. Berdasarkan
POPERNAS dan RENSTRA serta analisis fiskal dan makro ekonomi kemudian
mulai dibuat persiapan APBN dan RAPETA.
Sementara
itu ditingkat daerah (propinsi dan kab/kota) berdasarkan PP No. 108 pemerintah
daerah diisyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas
PROPERDA (RENSTRADA). Dokumen tersebut diupayakan tidak meyimpang dari
PROPERNAS dan RENSTRA yang dibuat oleh pemerintah pusat. Dalam PROPERDA di
mungkinkan adanya penekanan prioritas pembanguann yang berbeda antara daerah
yang satu dengan yang lain. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
PROPERDA (RENSTRADA) yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan
DPRD dalam kerangka waktu 5 tahun yang kemudian dijabarkan dalam pelaksanaannya
dalam kerangka tahunan. Rincian RENSTRADA setiap tahunnya akan digunakan
sebagai masukan dalam penyusunan REPETADA dan APBD.
Berdasarkan RENSTRADA yang telah
dibuat dan analisis kebijakan fiskal dan ekonomi daerah, menurut ketentuan PP
No. 105 tahun 2000 pemerintah daerah bersama-sama DPRD menetapkan arah
kebijakan umum APBD, setelah itu pemerintah daerah menetapkan Strategi dan
Prioritas APBD. REPETADA memuat program pembanguan daerah secara menyeluruh
dalam satu tahun, juga memuat indikator kinerja yang terukur dalam jangka waktu
satu tahun. Pendekatan ini diharapkan akan lebih memperjelas program kerja
tahuan pemerintah daerah, termasuk sasaran yang ingin dicapai dan kebijakan
yang ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut.
Penjabaran rencana
strategis jangka panjang dalam REPETADA tersebut dilengkapi dengan :
·
Perimbangan-perimbangan
yang barasal dari evaluasi kinerja pemerintah daerah pada periode sebelumnya
·
Masukan dan aspirasi
masyrakat
·
Pengkajian kondisi
yang saat ini terjadi,sehingga bisa diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan
tantangan yang sedang dan akan dihadapi
Proses pertencanaan arah dan
kebijakan pembangunan daerah tahunan (REPETADA) dan anggaran tahuan
(APBD) pada hakekatnya merupakan perencanaan instrumnen kebijakan publik
sebagai upaya peningktan pelayanan kepada masyarakat. APBD menunjukkan
implikasi dari anggaran REPETADA yang dibuat. Dengan demikian REPETADA
merupakan kerangka kebijakan dalam penyediaan dana bagi APBD.
Tahap ratifikasi
Tahap ini melibatkan
proses plotik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut
untuk memiliki manejerial skill dan political skill, salesmanship
dan coalition holdimg yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang
tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini, karena eksekutif harus
mempunyai kemampuan untuk memberikan argumen yang rasional atas segala
pertanyaan dan bantahan yang disampaikan oleh legislatif.
Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran
Setelah disetujui oleh
legislatif, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang
harus dimiliki oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi
akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal
ini bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi keuangan yang memadai
dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati,
bahkan dapat diandalkan untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya.
Tahap pelaporan dan evaluasi
Tahap persiapan,
ratifikasi dan implementasi terkait dengan aspek operasional anggaran,
sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika
tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem
pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan diharapkan tidak
memiliki masalah.
I. Contoh Penganggaran
Sektor Publik
Kelompok kami mengambil contoh APBD Kota Depok
Tahun 2011-2012 sebagai contoh nyata penganggaran sektor publik .Kami
melakukan analisis kinerja dari anggaran APBD Depok tahun 2011-2012. Dengan menggunakan data APBD dan
realisasi APBD, dilakukan analisis dengan cara analisis varians dan rasio
keuangan.
Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan
Pendapatan dilakukan dengan cara menghitung
selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih
anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah
disajikan oleh pemerintah daerah . Maka analisis varians dapat ditentukan
dengan rumus :
Presentase Realisasi =
Realisasi/ Anggaran x 100%
Berikut APBD Kotta ahun 2011-2012
(Beserta presentasenya):
1.329.137.909.464,76 / 1.297.830.341.645,21 x 100% = 102,41%
Jumlah presentasenya 102,41%, menunjukan bahwa kinerja pendapatan kota Depok tahun 2011 secara keseluruhan adalah baik .Dilihat dari pendapatan realisasinya lebih besar dibandingkan yang diharapkan. Dalam jumlah pendapatan lebih rinci dilihat dari kinerja pendapatan asli daerah baik dimana jumlah realisasinya lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan (harapkan), dengan presentasenya 109,82%.
Dapat dilihat dari tabel APBD 2011 dalam rincian akun pendapatan asli
daerah, yang belum melampaui dari yang dianggarkan adalah retribusi daerah dan
pendapatan daerah yang sah , dimana presentasenya masing-masing 93,65% dan
83,65%. Hal ini disebabkan oleh komponen retribusi daerah seperti pelayanan
parkir yang kurang maksimal kinerjanya. Karena masih ada pungutan liar atau
kurang professional tenaga kerja yang bergelut di pelayanan parkir tersebut,
sehingga dana yang dialokasikan ke pemerintah Kota Depok masih kurang maksimal
dan masih kurang dari yang di anggarkan.
Pada akun dana perimbangan kota Depok sudah memenuhi target anggaran
pendapatannya dengan presentase 101,27%. Komponen dari dana perimbangan juga
sudah melebihi target kecuali pada komponen dana alokasi umum dan khusus dengan
presentase 100% dan 75%. Hal ini menunjukan bahwa pemerintahan kota Depok masih
kurang mampu mengelola dan membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Karena
jumlah pendapatan asli daerahnya lebih kecil dibandingkan pendapatan dana
perimbangannya. Pada akun pendapatan lain-lain yang sah pemerintah kota
Depok dikatakan hampir seimbang dan baik dengan presentase 99.33% dalam
merealisasikan anggarannya dan merencanakan pendapatannya
Presentase Realisasi 2012
1.634.893.022.148,18 / 1.551.899.020.090,97 X 100% = 105,35%
Jumlah presentasenya 105,35%, menunjukan bahwa kinerja pendapatan kota Depok tahun 2012 secara keseluruhan adalah baik .Dilihat dari pendapatan realisasinya lebih besar dibandingkan yang diharapkan. Dalam jumlah pendapatan lebih rinci dilihat dari kinerja pendapatan asli daerah baik dimana jumlah realisasinya lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan (harapkan), dengan presentasenya 122,37%.
Presentase Realisasi 2012
1.634.893.022.148,18 / 1.551.899.020.090,97 X 100% = 105,35%
Jumlah presentasenya 105,35%, menunjukan bahwa kinerja pendapatan kota Depok tahun 2012 secara keseluruhan adalah baik .Dilihat dari pendapatan realisasinya lebih besar dibandingkan yang diharapkan. Dalam jumlah pendapatan lebih rinci dilihat dari kinerja pendapatan asli daerah baik dimana jumlah realisasinya lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan (harapkan), dengan presentasenya 122,37%.
Dapat dilihat dari tabel APBD 2012 dalam rincian akun pendapatan asli
daerah, semua sudah baik dan pendapatan melebihi dari yang dianggarkan dimana
presentasenya diatas 100%. Hal ini menunjukan retribusi daerah mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2011, komponen retribusi daerah seperti
pelayanan parkir yang mengalami perbaikan maksimal kinerjanya. Sudah ada
pengurangan pungutan liar atau perbaikan tenaga kerja yang bergelut di
pelayanan parkir tersebut, sehingga dana yang dialokasikan ke pemerintah Kota
Depok sudah baik dari yang dianggarkan. Pada akun dana perimbangan kota Depok
sudah memenuhi target anggaran pendapatannya dan mengalami kenaikan dibanding
tahun 2011 dengan presentase 101,43%. Komponen dari dana perimbangan juga sudah
melebihi target kecuali pada komponen dana alokasi umum dan khusus dengan
presentase yang sama yaitu 100% . Hal ini menunjukan bahwa pemerintahan kota
Depok masih kurang mampu mengelola dan membiayai sendiri kegiatan
pemerintahannya dan tidak ada peningkatan dari tahun 2011,bisa dilihat pula
jumlah pendapatan asli daerahnya lebih kecil dibandingkan pendapatan dana
perimbangannya.
Berdasarkan
analisis varians, secara umum dapat dilihat bahwa kinerja pendapatan kota Depok
dikatakan baik, karena dapat ditunjukan dengan target anggaran dari tahun
2011-2012 yang mencapai rata-rata 103,88%. Total pendapatan yang meningkat,
walaupun di tahun 2011 retribusi daerah masih dibawah 100% namun pada tahun
2012 mengalami kenaikan dan perbaikan menjadi 119.96%. Pendapatan asli daerah
yang meningkat di tahun 2012 sebesar 12,55% . Serta pada akun dana perimbangan
dikatakan baik karena presentasenya di atas 100%. Hal ini menunjukan kinerja
yang baik dalam merealisasikan anggaran. Karena jumlah realisasi lebih besar
dibandingkan dengan apa yang dianggarkan
Analisis Rasio Keuangan
Analisis Rasio Keuangan
1.
Derajat desentralisasi
Rasio ini menunjukkan kewenangan dan
tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk
menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi PAD (Pendapatan Asli Daerah),
maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan
desentralisasi
Derajat Desentralisasi = Pendapatan asli daerah/total
pendapatan daerah x 100%
Tahun
|
PAD
|
Total Pendapatan Daerah
|
Rasio derajat desentralisasi
|
2011
|
282.747.544.886,76
|
1.329.137.909.464,76
|
21,27%
|
2012
|
474.705.361.540,18
|
1.634.893.022.148,18
|
29,04%
|
Rata-rata
|
25,15%
|
Dari
perhitungan di atas dapat dilihat bahwa derajat desentralisasi kota Depok
kurang baik pada tahun 2011-2012 sebesar 25,15%. Ini berarti kewenangan dan
tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menggali dan
mengelola pendapatan masih rendah. Untuk ke depannya Pemerintah Kota Depok
harus lebih berupaya meningkatkan PAD baik dengan menggali potensi baru ataupun
mengembangkan potensi yang ada.
2. Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio ini menunjukan kemampuan
Pemerintah daerah untuk dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah
,pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan
retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi
rasio ini menunjukan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan
daerahnya
Rasio Kemandirian Daerah = PAD/ Bantuan Pemerintah Pusat x 100%
Bantuan pemerintah pusat dapat
dilihat dari pendapatan lain-lain yang sah.
Rasio Kemandirian Daerah
Tahun 2011-2012 Kota Depok
Tahun
|
PAD
|
Bantuan pemerintah
|
Rasio Kemandirian
|
2011
|
282.747.544.886,76
|
367.366.308.022,00
|
77%
|
2012
|
474.705.361.540,18
|
344.268.012.834,00
|
137,89%
|
Rata-rata
|
107,44%
|
Berdasarkan perhitungan di atas dilihat bahwa tingkat kemandirian dari kota
Depok tidak tergantug kepada bantuan pemerintah/pusat. Dilihat dari
presentasenya 107,44%.
3. Efektivitas
Pendapatan Asli Daerah
Rasio Eektivitas = Realisasi Pajak Daerah / Target Pajak Daerah x 100%
Rasio Efektivitas Kota Depok
Tahun 2011-2012
Tahun
|
Pajak Daerah
|
Rasio Efektivitas
|
|
Anggaran
|
Realisasi
|
||
2011
|
169.205.044.125,00
|
202.203.952.537,00
|
83,68%
|
2012
|
305.284.661.000,00
|
379.488.343.501,00
|
80,44%
|
Rata-rata
|
82,06%
|
Dilihat dari
perhitungan di atas bahwa Dinas Pendapatan Daerah cukup efektif dalam
merealisasikan pajak daerah yang sudah direncanakan . karena jumlah yang
direalisasi lebih besar dibanding yang dianggarkan walaupun presentasenya
mengalami penurunan dari tahun 2011 ke 2012.
Analisis Kinerja Belanja
Analisis Kinerja Belanja
1. Analisis Varians Anggaran Belanja
Pembaca laporan dapat mengetahui
secara langsung besarnya varians anggaran belanja dan realisasinya .
Kinerja pemerintahan dapat dikatakan baik jika realisasi belanja lebih rendah
dibanding yang dianggarkan. Jika realisasi lebih besar dibanding yang
dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang
baik . Analisis Varians anggaran belanja dapat di rumuskan :
Presentase Realisasi 2011 = Realisasi/ Anggaran x 100%
Presentase Realisasi 2011 = Realisasi/ Anggaran x 100%
1.350.085.338.873,00 / 1.579.042.037.163,03 x 100% = 85,5%
Dari perhitungan di atas dapat
dikatakan bahwa kinerja belanja Kota Depok baik , hal itu dilihat dari
presentase tahun 2011 sebesar 85,5% yang menunjukan bahwa angka realisasi
berada di bawah 100% dimana jumlah realisasi lebih rendah dibanding yang
dianggarkan. Akun-akun yang ada dalam Anggaran belanja 2011 semua pun di
bawah 100%. Hal ini menunjukan dengan jelas kinerja anggaran belanja Depok
baik.
Presentasi Realisasi 2012 = 1.371.444.184.912,00 /1.854.609.216.016,55 x 100% = 73,95%
Presentasi Realisasi 2012 = 1.371.444.184.912,00 /1.854.609.216.016,55 x 100% = 73,95%
Dari perhitungan di atas dapat
dikatakan bahwa kinerja belanja Kota Depok baik , hal itu dilihat
dari presentase tahun 2011 sebesar 85,5% yang menunjukan bahwa angka realisasi
berada di bawah 100% dimana jumlah realisasi lebih rendah dibanding yang
dianggarkan. Akun-akun yang ada dalam Anggaran belanja semua pun di bawah 100%.
Hal ini menunjukan dengan jelas kinerja anggaran Depok baik.
2. Analisis Keserasian Belanja
Rasio ini
menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada
belanja secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk
belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana masyarakat
semakin kecil.
·
Rasio Belanja Modal = Total Belanja Langsung / total
Belanja x 100%=
Rasio
Belanja Modal :
Tahun
|
Total
Belanja Langsung
|
Total
belanja
|
Rasio
belanja modal
|
2011
|
666.137.452.934,00
|
1.350.085.338.873,00
|
49,34%
|
2012
|
706.792.685.638,00
|
1.371.444.184.912,00
|
51,53%
|
·
Rasio Belanja Operasi = Total Belanja Tidak Langsung/
Total Belanja x 100%
Tahun
|
Total
Belanja tidak Langsung
|
Total
belanja
|
Rasio
belanja modal
|
2011
|
683.947.885.939,00
|
1.350.085.338.873,00
|
50,66%
|
2012
|
664.651.499.274,00
|
1.371.444.184.912,00
|
48,46%
|
Di lihat dari perhitungan belanja
modal dan operasi dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Depok berimbang untuk
membelanjakan belanja langsung maupun yang tidak langsung. Dengan
rata-rata presentase belanja modal dan operasi masing-masing 50,43% dan 49.56%.
J. Kesimpulan
Berdasarkan
hasil penelitian, maka dapat disimpulkan :
1. Kinerja
pendapatan Pemerintah Depok dilihat dari analisis varians , secara umum
dikatakan baik. Hal ini dilihat dari jumlah realisasi lebih besar dari
yang dianggarkan.
2. Kinerja
pendapatan dilihat dari rasio desentralisasi kota Depok masih kurang baik. Hal
ini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat
kepada pemerintah kota depok untuk menggali dan mengelola masih sangat rendah
dengan presentase 25,15%. Namun kemandirian keuangan kota Depok tidak
tergantung dari pemerintah pusat dan dikatakan baik. Selain itu keefektifan
Dinas Pendapatan Daerah cukup efektif dalam merealisasikan pajak daerah yang
direncanakan.
3. Kinerja
belanja berdasarkan analisis varians secara umum dapat dikatakan baik dari
tahun 2011-2012 dimana realisasi belanja tidak lebih rendah dari apa yang telah
dianggarkan untuk belanja.
4. Jika
dilihat dari keserasian belanja kinerja pemerintahan kota Depok secara seimbang
untuk belanja langsung ataupun tidak langsung karena presentasenya yang tidak
jauh berbeda.
K. Saran
Berdasarkan penelitian ini, mencoba memberikan saran sebagai berikut :
1.
Pemerintah kota Depok lebih berusaha lagi untuk dapat meningkatkan PAD melalui
penggalian atau pengelolaan potensi yang ada di kota Depok.
2.
Pemerintah seharusnya bisa meningkatkan investasi dengan memberikan intensif bagi
investor yang akan menginvestasikan modalnya di kota Depok. Seperti memberikan
keamanan dalam investasi, bunga yang tinggi. Dengan meningkatnya investasi maka
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi meningkat
akan meningkatkan PAD.
Comments
Post a Comment